Mendikbud mendorong pemerintah provinsi selaku penanggung jawab pendidikan menengah kejuruan untuk segera mengubah SMK dengan teaching factory unggulan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Direktur Pembinaan SMK, M. Bakrun dalam siaran pers, menjelaskan, selain kompetensi, melalui teaching factory siswa akan dilatih untuk dapat melakukan proses produksi selayaknya industri. Produk yang dihasilkan tidak lagi menjadi produk hasil praktik saja, tetapi juga menjadi produk yang dapat dipasarkan secara umum karena memenuhi standar industri.

Mendikbud menemui cukup banyak karya-karya siswa SMK yang sudah layak dipatenkan dan bisa diproduksi lebih banyak. Maka, bentuk BLUD dirasa sangat cocok bagi SMK yang telah mampu mengembangkan teaching factory-nya.

"Saya sarankan SMK yang sudah menerima bantuan revitalisasi ini dapat segera menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang mampu menghasilkan (income generator). Nantinya digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan SMK itu," kata Mendikbud.

Melalui BLUD, SMK yang memiliki produk-produk unggulan dapat mengelola proses produksi di teaching factory secara lebih fleksibel tanpa melanggar peraturan.

Kemendikbud terus mendorong SMK yang layak untuk menjadi BLUD. Sesuai dengan kewenangan, maka regulasi ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni Gubernur.

"Karena sekolah di bawah tanggung jawab provinsi, maka aturannya adalah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Dan Permendagri yang terbaru, yakni Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 sudah ada tentang BLUD itu. Kita dorong terus," jelas Direktur Pembinaan SMK.

Ditambahkan Bakrun, Provinsi Jawa Timur menjadi percontohan pembentukan BLUD di 20 SMK pada tahun 2017 yang lalu. Pihaknya terus mendorong provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengubah SMK unggulannya menjadi BLUD.